Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Paser melaksanakan kegiatan pembahasan sejumlah draf Surat Keputusan (SK) yang berkaitan dengan pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), pada Selasa, 13 Januari 2026, bertempat di Ruang Rapat Bapenda Paser.
Kegiatan ini mencakup pembahasan draf SK Penetapan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) Perdesaan dan Perkotaan yang menjadi dasar penetapan PBB-P2. Pembahasan dilakukan dengan mempertimbangkan aspek yuridis, teknis, serta kondisi riil objek pajak guna mewujudkan penetapan pajak yang adil dan proporsional.
Selain itu, turut dibahas draf penyusunan SK tentang pemberian pengurangan atas pokok piutang ketetapan serta penghapusan sanksi administratif PBB-P2. Kebijakan tersebut diharapkan dapat memberikan keringanan kepada wajib pajak, meningkatkan kepatuhan, serta mendukung optimalisasi penerimaan pajak daerah.
Melalui kegiatan ini, diharapkan draf SK yang dihasilkan dapat menjadi landasan hukum yang kuat, transparan, dan mampu memberikan manfaat bagi pemerintah daerah maupun masyarakat sebagai wajib pajak.
