Dalam rangka meningkatkan literasi masyarakat terhadap digitalisasi pembayaran pajak daerah, Pemerintah Kabupaten Paser melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) melaksanakan kegiatan sosialisasi, penagihan, serta pelayanan jemput bola pembayaran Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) pada tanggal 17 Oktober 2025 di Kecamatan Paser Belengkong.
Kegiatan ini dihadiri oleh perangkat desa se-Kecamatan Paser Belengkong, dengan fokus utama pada bendahara desa sebagai pihak yang secara langsung menangani pengelolaan keuangan dan kegiatan fisik yang berkaitan dengan objek pajak MBLB. Kehadiran peserta berlangsung aktif, ditandai dengan tingginya partisipasi dalam sesi diskusi dan tanya jawab terkait mekanisme pembayaran pajak yang selama ini menjadi kendala di lapangan.
Melalui kegiatan ini, Bapenda tidak hanya menyampaikan kewajiban perpajakan, tetapi juga memberikan pemahaman praktis terkait kemudahan pembayaran pajak MBLB secara digital. Peserta diperkenalkan pada penggunaan Virtual Account (VA) sebagai metode pembayaran yang lebih efisien dan transparan. Selain itu, disampaikan pula inovasi layanan melalui WhatsApp call center yang memungkinkan wajib pajak memperoleh tanda terima SPTPD secara digital tanpa harus datang langsung ke kantor.
Pendekatan jemput bola ini memberikan pengalaman langsung kepada peserta dalam mengakses layanan digital, sehingga mampu mengurangi keraguan serta hambatan dalam beralih dari sistem manual ke sistem elektronik. Hal ini sekaligus menindaklanjuti arahan Bupati Paser agar setiap pelaksanaan kegiatan fisik yang berkaitan dengan objek pajak MBLB didahului dengan pemenuhan kewajiban perpajakan.
Dari sisi dampak, kegiatan ini menunjukkan perubahan yang nyata dalam pemahaman dan perilaku peserta. Perangkat desa yang sebelumnya terbiasa dengan proses manual mulai beralih menggunakan metode pembayaran digital dan memanfaatkan layanan WhatsApp sebagai sarana komunikasi dan pelayanan. Selain itu, proses penagihan menjadi lebih efektif karena didukung oleh pemahaman yang sama antara pemerintah daerah dan pelaksana di lapangan.
Lebih lanjut, perangkat desa tidak hanya berperan sebagai wajib pajak, tetapi juga menjadi perpanjangan informasi kepada masyarakat dan pelaku usaha di wilayahnya. Informasi terkait kemudahan pembayaran digital dan akses layanan tanpa tatap muka mulai tersampaikan secara lebih luas, sehingga mendorong tumbuhnya kesadaran dan kepatuhan pajak secara berkelanjutan.
Dengan demikian, kegiatan ini tidak hanya berfokus pada peningkatan kapasitas internal, tetapi secara nyata memperkuat literasi masyarakat dalam memahami dan memanfaatkan layanan digital perpajakan daerah. Upaya ini menjadi bagian penting dalam mendukung implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) serta peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang lebih transparan, mudah, dan akuntabel.
